TNI/Polri, PNS dituntut netral dalam politik, mengapa Media Massa tidak?

Black campaign adalah cara usang yang masih perlu diwaspadai. Namun bagi politisi yg terpelajar dan beradab, itu adalah cara terakhir krn bisa menjadi bumerang. Sekarang yg juga perlu diwaspadai adalah kampanye terselubung melalui media masa. Tdk bs dikatakan "hitam" tp cukup "licik". Tanpa sadar, cara-cara seperti itu dapat menebarkan bibit perpecahan.

Peran mass media dlm pendidikan politik masyarakat sangat vital. Mass media memiliki mata dan telinga utk merekam apa saja, termasuk jejak para kandidat. Rekam jejak inilah yang menjadi referensi sebagian besar masyarakat dalam menentukan pilihan. Nah, bagaimana jika media massa menyuguhkan informasi-informasi yang sarat dengan kepentingan politik tertentu?

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia punya pandangan masing-masing, termasuk si pemilik media massa. Tapi ketika perang urat syaraf ini dipertontonkan begitu kasat mata di media massa, alangkah tidak eloknya pemandangan ini. Bahkan si pemilik media massa juga terang-terang berpolitik praktis dan bahkan (lagi) menjadi pemeran utama.

Permasalahan lagi jika satu wilayah menangkap siaran media elektronik hanya dari salah satu pihak (parpol). Wal hasil, masyarakat di wilayah tersebut tidak punya referensi lain dalam melihat permasalahan. Media massa yang seharusnya bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa tapi malah memberikan kacamata kuda kepada masyarakat. Kelak jika ternyata "kapal besar" ini salah arah, maka media massa lah yang paling bertanggung jawab.

Dalam upaya menjaga NKRI tetap utuh, TNI/POLRI dan PNS dituntut untuk netral. TNI/Polri dan PNS memiliki peran sangat strategis sebagai perajut kesatuan NKRI. Begitu pula media massa, memiliki peran yang juga sangat vital. Seharusnya mass media jg dibebaskan dari kepentingan politik shg dpt menyajikan informasi yg obyektif. Dengan begitu, mass media dpt sbg rujukan dan masyarakat pun dpt berpikir lbh cerdas dlm menentukan pandangan politiknya. Dalam bahasa aturan hukum bisa dikongkritkan, "kandidat tidak memiliki (saham) perusahaan media massa atau kandidat sudah melepaskan kepemilikan (saham)nya sebelum pencalonan".


Powered by Telkomsel BlackBerry®